Compulsory Licensing Untuk Obat ARV Lini II

Compulsory Licensing untuk obat ARV lini II

Compulsory licensing merupakan salah satu cara untuk menyediakan obat yang terjangkau bagi masyarakat. Indonesia pernah mengadakan obat ARV lini pertama dengan cara compulsory licensing melalui keputusan presiden. Tahun 2004 untuk Lamivudin dan Nevirapin (ditandatangi oleh Presiden Megawati) dan tahun 2007 untuk Efavirenz (ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Pertimbangan untuk mengadakan compulsory licensing waktu itu adalah obat tersebut dibutuhkan oleh masyarakat luas, harga antara obat paten dan obat generik jauh berbeda dan pengadaan obat generiknya mampu laksana (baik produksi dalam negeri maupun impor). Sampai tahun 2008 akhir obat Efavirenz meski telah keluar compulsory licensingnya namun obat tersebut belum diproduksi secara lokal karena pengadaan obat melalui produksi lokal tetap harus memenuhi syarat dari badan POM baik prosedur administratif maupun kualitas obatnya.

Untuk obat lini dua sekarang ini adalah Tenofovir, ddI dan Lipo/ritonavir. Mengingat kemudahaan pengadaan dan harga maka tim Pedoman Obat ARV mengusulkan agar regimen untuk lini dua dalah Tenovofir. Emtricitabin dan Lopi/ritonavir. Ketiga obat ini merupakan obat paten sehingga timbul pertanyaan apakah ketiga obat tersebut perlu juga dilakukan compulsory licensing?. Dibandingkan dengan tahun 2004 terjadi perubahan kebijakan dalam harga obat paten ARV. Dewasa ini beberapa perusahaan obat paten menetapkan harga obat ARV yang berbeda sesuai dengan kemampuan negara yang menggunakan obat. Harga obat ARV Tenofovir, Emtricitabin dan Lipo/rito jauh berbeda untuk harga Indonesia dan harga di negara maju. Kita mendapat harga yang jauh lebih murah. Dewasa ini penggunaan obat ARV lini pertama sekitar 10-12.000 orang. Sedangkan lini kedua masih sekitar 2 % dari lini pertama meski di masa depan porsinya akan semakin meningkat namun jumlahnya masih relatif kecil. Dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan yang masih kecil dan harga yang sudah murah maka menurut pendapat saya urgensi untuk melakukan compulsory licencing bagi obat ARV lini 2 sekarang ini tidak ada. Masalah yang lebih urgen yang harus kita selesaikan adalah sistem pengadaan obat ARV yang menjamin ketersediaan obat secara berkesinambungan. Menteri kesehatan telah menjamin obat ARV lini pertama aman sampai bulan Maret 2009. Namun, bulan Maret 2009 sudah hampir didepan mata. Mengingat proses pengadaan obat memerlukan waktu yang cukup lama maka kita berharap teman-teman yang terkait dengan pengadaan obat ARV dapat berusaha agar kelangkaan obat seperti bulan Oktober 2008 tidak terulang kembali.

Samsuridjal Djauzi

One Response to “Compulsory Licensing Untuk Obat ARV Lini II”

  1. sayaodhajayatrusasli@@@@@22222 Says:

    ok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: